Penundaan pemberian sanksi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA)
kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) serta memberi
tambahan waktu dua bulan untuk menyelesaikan kisruh domestik di klaim
sebagai hasil lobi PSSI Djohar Arifin Husein cs dalam sebuah pertemuan.
Menggapi hal itu, Ketua PSSI-KPSI La Nyalla Matallitti menyebut
Djohar Arifin Huesin telah membohongi dua mantan Menteri Pemuda dan Oleh
Raga (Menpora) yaitu Andi Malarangeng dan Agum Gumelar.
Menurut La Nyalla, Djohar dan pengikut-pengikutnya tidak pernah
bertemu dengan Presiden FIFA, Shep Bleter seperti yang pernah di
ungkapkan beberapa waktu lalu yang saat ini.
“Djohar dan wakil-wakilnya menurut saya tidak pernah bertemu dengan
Bleter. Negara yang persepakbolaannya sehat saja sulit, apa lagi kondisi
sepakbola Indonesia yang masih tak jelas, pasti lebih sulit lagi,”
ujarnya di Kantor KONI Jatim, Jl Kertajaya Indah Timur, Surabaya Jumat
sore (14/12/2012).
Seperti diketahui dalam rilis yang disampaikan komite media PSSI Rabu
(12/12/2012) kemarin, Sekretaris Jendral (Sekjen) PSSI Versi Djohar
Arifin, Halim Mahfudz menyatakan sudah berbicara dengan wakil presiden
FIFA Jim Boyce mengenai situasi sepakbola Indonesia.
Ia menyebut, FIFA menganggap pemerintah telah melakukan intervensi
dengan membentuk tim gugus tugas (taskforce), sehingga mengundang
otoritas sepakbola dunia itu menjatuhkan sanksi kepada Indonesia.
Halim kala itu juga menyatakan, FIFA sudah menyampaikan peringatan
kepada pemerintah Indonesia agar segera menghentikan pihak-pihak yang
terus mengganggu kinerja PSSI, selaku federasi resmi yang diakui AFC dan
FIFA.
Ditambahkan, FIFA menekankan independensi sepakbola dari intervensi
siapa pun termasuk pemerintah. Ini juga yang menjadi salah satu tuntutan
terhadap Indonesia yang saat ini tengah dilanda konflik berkepanjangan.
“FIFA sudah paham ada UU SKN ko 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional. Terutama pasal 51 ayat 2 dan pasal 89. UU ini yg harusnya
diterapkan untuk mengutuhkan olahraga di Indonesia termasuk sepkbola,
dan menghentikan kegiatan olahraga tanpa adanya supervisi dari induk
organisasi bersangkutan,” kata Halim.
Sebelumnya, seperti dilansir Reuters, salah satu wakil presiden yang
juga anggota komite eksekutif FIFA Prince Ali bin Al Hussein di Kuala
Lumpur menyatakan, PSSI dan komite penyelamat sepakbola Indonesia (KPSI)
telah melupakan mandat yang diberikan masyarakat terhadap sepakbola
nasional.
Di kesempatan itu Prince Ali juga mengatakan, bila ada sanksi dari
FIFA, maka PSSI dan KPSI merupakan pihak yang paling pantas untuk
disalahkan.
Menyinggung soal berbagai pernyataan Halim Mahfudz itu, kata La
Nyalla, penundaan sanksi FIFA ini bukan merupakan hasil upaya Djohar cs,
melainkan Task Force.
Sampai saat ini, ujar dian, Ketua Task Force Rita Subowo tidak mau
ambil pusing bualan itu. “Ya kebetulan Rita yang telah menghubungi Sepp
Blatter. Artinya, penundaan sanksi ini bukan kinerja Djohar dan
pasukannya,” paparnya.