
Klimaks
sudah kebencian masyarakat sepakbola Indonesia kepada Djohar dkk,
terutama para voter Kongres Luar Biasa (KLB) 9 Juli 2011 di Solo yang
memilihnya sebagai Ketua Umum PSSI.
Bahkan, para voter yang
diplot MoU PSSI dan rapat Joint Committee (JC) PSSI, Rabu (5/12),
sebagai voter kongres yang diminta FIFA bergulir paling akhir 10
Desember 2012 buat menyelesaikan kisruh sepakbola Indonesia, siap
mengggulingkan Djohar dkk dari kepengurusan PSSI.
"Kami adalah
voter kongres yang sah sesuai MoU PSSI dan hasil rapat JC PSSI pada Rabu
(5/12). Kami tinggal tunggu hasil verifikasinya saja. Begitu kami sudah
sah jadi voter kongres yang tengah dirancang JC PSSI itu, kami akan
langsung meminta 1 tambahan agenda untuk menggulingkan Djohar dkk,"
tegas salah 1 voter KLB 9 Juli 2012 yang minta identitasnya tidak
disebutkan.
"Djohar dkk bukan hanya merusak, tapi mereka juga
ingin sepakbola Indonesia disanksi FIFA. Kami tidak peduli kongres
digelar di mana, mau di Palangkaraya, Jakarta, atau di mana pun kami
siap," lanjutnya.
Memang, alasan para voter itu jelas. Di bawah
kepemimpinan Djohar dkk, sepakbola Indonesia makin berantakan. Tengok
saja soal prestasi. Untuk pertama kalinya, Indonesia duduk di peringkat
170 FIFA.
Belum lagi beberapa rekor buruk yang dituai timnas
Indonesia. Salah satunya adalah kekalahan 0-10 dari Bahrain di laga
terakhir Pra-Piala Dunia 2014.
Itu baru dari kacamata prestasi.
Coba lihat juga perkembangan sepakbola Indonesia di dalam negeri. Banyak
dualisme yang melanda klub dan Pengprov PSSI yang sah dibekukan dan
dibentuk kepengurusan carataker tanpa alasan dan proses organisasi yang
benar.
Dan, citra mereka makin buruk ketika Halim Mahfudz, Sekjen
PSSI Djohar, dengan lantang menantang sanksi FIFA. Ya, Halim,
menyatakan PSSI Djohar tidak mau patuh pada MoU dan hasil rapat JC PSSI,
Rabu (5/12), terkait penyelesaian kisruh sepakbola Indonesia melalui
Kongres PSSI yang dirancang JC PSSI.
Perintah MoU PSSI yang
dipertegas dalam surat FIFA kepada Mennegpora tertanggal 26 November
2012 agar kongres diikuti voter KLB 9 Juli 2011 ditentang. PSSI Djohar
berkeras voter kongres didasarkan pada voter Kongres PSSI 18 maret 2012
di Palangkaraya.
PSSI Djohar juga ingin memaksakan agar kongres
itu berstatus KLB. Padahal, dalam MoU PSSI jelas tertulis kongres itu
adalah kongres biasa, bukan KLB.