Tindakan pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin dalam memecah belah kepengurusan sepak bola nasional makin menjadi. Tindakan koreksi dari Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) bukannya membuat PSSI melakukan introseksi, melainkan justru terus menciptakan konflik dan kekisruhan.
Tindakan terbaru dari pengurus PSSI "rezim" Djohar Arifin dalam memecah belah kesatuan dan persatuan insan sepak bola di Tanah Air muncul pada ajang futsal. Cabang yang seharusnya berada dalam naungan PSSI itu kini terancam terkoyak oleh tindakan pemaksaan PSSI dalam memasukkan klub pesanan dalam Indonesia Futsal League (IFL). PSSI memasukkan beberapa tim tanpa melalui babak kualifikasi/promosi oleh Badan Futsal Nasional (BFN).
Sikap itu merupakan "penjelmaan" dari arogansi PSSI ketika memecah kompetisi sepak bola Indonesia yang sudah bergulir apik bertahun-tahun, yakni Indonesia Super League. PSSI merusak tatanan kompetisi dengan memaksakan masuknya tim-tim anggota Liga Primer Indonesia ke ISL tanpa melalui jenjang promosi dan degradasi. Ini lalu menyulut ketidakpuasan klub-klub ISL. Akhirnya, saat ini muncul dualisme kompetisi sepak bola di Tanah Air.
"Konflik terjadi karena tidak jelasnya sikap dan kebijakan PSSI tentang penerapan aturan dan statuta PSSI. Kini kejadian terulang di IFL," kata Asisten Pelatih Sriwijaya United, Efan Romeo, di Palembang, kemarin.
Efan menilai kebijakan PSSI menambahkan enam klub sebagai peserta Indonesian Futsal League (IFL) seperti mengulang kasus sepak bola di Liga Indonesia. Untuk itu, Efan berharap ada keterangan dan tindakan bijak dari PSSI dalam menjelaskan penambahan enam tim. Sebab, selama ini IFL hanya beranggotakan delapan tim dan kini menjadi 14 tim setelah adanya penambahan. "Kita meminta penjelasan apa dasar memasukkan enam tim tambahan itu," tuturnya.
Selama ini ada delapan klub, yakni Pelindo II, JICT, Jaya Kencana United, Sriwijaya United, Electric PLN Yogya, Futsal Kota Bandung, Bank Sumut FC, dan SWP FC. Namun kemudian masuk enam klub seperti Dupiad Fak Fak, Trunajaya United, Lautan Terang FC, Semarang FC, Kapuas Kalteng sehingga IFL menjadi 14 tim.
Sriwijaya United akan mengajukan protes atas kebijakan aneh PSSI tentang futsal itu. "Seharusnya BFN menyelenggarakan kompetisi futsal di bawah IFL untuk mendapatkan tambahan peserta baru, sehingga 2013-2015 secara bertahap mendapatkan tambahan peserta IFL menjadi 12 peserta sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Presiden Klub Sriwijaya United, H Dodi Reza Alex, di Palembang.
Pelatih Sriwijaya United Abu Bakar mengatakan, dasar penambahan enam peserta tak jelas. Selain itu, pihak PSSI pun menambahkan aturan biaya pendaftaran sebesar Rp 15 juta bagi peserta klub yang telah mengikuti kompetisi. "Kami sangat keberatan atas adanya biaya itu," tutur Abu Bakar. Sedangkan Asisten Pelatih Efan Romeo menambahkan, tidak ada kejelasan mengenai kompensasi yang didapatkan klub atas biaya pendaftaran itu. "Untuk itu, kita ajukan protes dan surat ini langsung kita alamatkan kepada Ketua Umum PSSI dan sudah kita layangkan hari ini juga," tutur Efan.
Selain itu, PSSI juga berusaha mengusik ketenangan persepakbolaan di Sumatera Selatan. Hal ini tecermin dari sikap PSSI Sumsel yang menyesalkan sikap PSSI pusat yang tiba-tiba mengirimkan surat pembekuan kepada Pengprov PSSI Sumsel dengan alasan adanya mosi tidak percaya antarpengurus dan beberapa pengcab kabupaten/kota. Padahal PSSI Sumsel adalah pengprov yang tidak pernah berkonflik dan paling kompak.
Untuk itu, PSSI Sumsel akan mengonfrontasi petinggi PSSI, termasuk Saleh Mukadar, yang memberikan statement. Mereka akan memprotes dan menggugat surat pembekuan yang diterbitkan PSSI.
"Kami akan segera mengumpulkan semua pengcab untuk menggelar rapat kerja daerah (rakerda) pada 3-5 Maret mendatang di Pagaralam. Semua pengcab dan klub akan berkumpul untuk konsolidasi," kata Sekum Pengprov PSSI Sumsel, Augie Bunyamin.
Selama ini PSSI di Sumsel kompak dan PSSI pusat seperti hendak mengadu domba. "Usai rakerda kami akan segera mengklarifikasi dan mengonfrontasi masalah ini," kata Augie.
Menurut dia, konfrontasi perlu dilakukan. Mungkin saja Saleh memang kenal dengan beberapa pengurus, tetapi bukan pengurus penting dan hanya dengar-dengar saja langsung dijadikan alasan untuk membekukan PSSI Sumsel.
Kasus serupa juga terjadi di beberapa wilayah dan klub-klub yang berseberangan juga dibekukan dengan alasan yang tidak jelas. "Saleh, kebetulan ada yang dia kenal. SK pembekuan sudah dikeluarkan, tetapi yang jelas, selama ini roda sepak bola Indonesia dijalankan KPSI, bukan PSSI," ujarnya.
Melihat tindakan yang membahayakan dari PSSI itu, maka PSSI Sumsel memilih untuk mendukung kongres luar biasa dari KPSI. KLB bagi PSSI Sumsel sudah menjadi harga mati. "KLB adalah harga mati," ujar Sekum Pengprov PSSI Sumatera Selatan, Augie Bunyamin.
Tindakan terbaru dari pengurus PSSI "rezim" Djohar Arifin dalam memecah belah kesatuan dan persatuan insan sepak bola di Tanah Air muncul pada ajang futsal. Cabang yang seharusnya berada dalam naungan PSSI itu kini terancam terkoyak oleh tindakan pemaksaan PSSI dalam memasukkan klub pesanan dalam Indonesia Futsal League (IFL). PSSI memasukkan beberapa tim tanpa melalui babak kualifikasi/promosi oleh Badan Futsal Nasional (BFN).
Sikap itu merupakan "penjelmaan" dari arogansi PSSI ketika memecah kompetisi sepak bola Indonesia yang sudah bergulir apik bertahun-tahun, yakni Indonesia Super League. PSSI merusak tatanan kompetisi dengan memaksakan masuknya tim-tim anggota Liga Primer Indonesia ke ISL tanpa melalui jenjang promosi dan degradasi. Ini lalu menyulut ketidakpuasan klub-klub ISL. Akhirnya, saat ini muncul dualisme kompetisi sepak bola di Tanah Air.
"Konflik terjadi karena tidak jelasnya sikap dan kebijakan PSSI tentang penerapan aturan dan statuta PSSI. Kini kejadian terulang di IFL," kata Asisten Pelatih Sriwijaya United, Efan Romeo, di Palembang, kemarin.
Efan menilai kebijakan PSSI menambahkan enam klub sebagai peserta Indonesian Futsal League (IFL) seperti mengulang kasus sepak bola di Liga Indonesia. Untuk itu, Efan berharap ada keterangan dan tindakan bijak dari PSSI dalam menjelaskan penambahan enam tim. Sebab, selama ini IFL hanya beranggotakan delapan tim dan kini menjadi 14 tim setelah adanya penambahan. "Kita meminta penjelasan apa dasar memasukkan enam tim tambahan itu," tuturnya.
Selama ini ada delapan klub, yakni Pelindo II, JICT, Jaya Kencana United, Sriwijaya United, Electric PLN Yogya, Futsal Kota Bandung, Bank Sumut FC, dan SWP FC. Namun kemudian masuk enam klub seperti Dupiad Fak Fak, Trunajaya United, Lautan Terang FC, Semarang FC, Kapuas Kalteng sehingga IFL menjadi 14 tim.
Sriwijaya United akan mengajukan protes atas kebijakan aneh PSSI tentang futsal itu. "Seharusnya BFN menyelenggarakan kompetisi futsal di bawah IFL untuk mendapatkan tambahan peserta baru, sehingga 2013-2015 secara bertahap mendapatkan tambahan peserta IFL menjadi 12 peserta sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Presiden Klub Sriwijaya United, H Dodi Reza Alex, di Palembang.
Pelatih Sriwijaya United Abu Bakar mengatakan, dasar penambahan enam peserta tak jelas. Selain itu, pihak PSSI pun menambahkan aturan biaya pendaftaran sebesar Rp 15 juta bagi peserta klub yang telah mengikuti kompetisi. "Kami sangat keberatan atas adanya biaya itu," tutur Abu Bakar. Sedangkan Asisten Pelatih Efan Romeo menambahkan, tidak ada kejelasan mengenai kompensasi yang didapatkan klub atas biaya pendaftaran itu. "Untuk itu, kita ajukan protes dan surat ini langsung kita alamatkan kepada Ketua Umum PSSI dan sudah kita layangkan hari ini juga," tutur Efan.
Selain itu, PSSI juga berusaha mengusik ketenangan persepakbolaan di Sumatera Selatan. Hal ini tecermin dari sikap PSSI Sumsel yang menyesalkan sikap PSSI pusat yang tiba-tiba mengirimkan surat pembekuan kepada Pengprov PSSI Sumsel dengan alasan adanya mosi tidak percaya antarpengurus dan beberapa pengcab kabupaten/kota. Padahal PSSI Sumsel adalah pengprov yang tidak pernah berkonflik dan paling kompak.
Untuk itu, PSSI Sumsel akan mengonfrontasi petinggi PSSI, termasuk Saleh Mukadar, yang memberikan statement. Mereka akan memprotes dan menggugat surat pembekuan yang diterbitkan PSSI.
"Kami akan segera mengumpulkan semua pengcab untuk menggelar rapat kerja daerah (rakerda) pada 3-5 Maret mendatang di Pagaralam. Semua pengcab dan klub akan berkumpul untuk konsolidasi," kata Sekum Pengprov PSSI Sumsel, Augie Bunyamin.
Selama ini PSSI di Sumsel kompak dan PSSI pusat seperti hendak mengadu domba. "Usai rakerda kami akan segera mengklarifikasi dan mengonfrontasi masalah ini," kata Augie.
Menurut dia, konfrontasi perlu dilakukan. Mungkin saja Saleh memang kenal dengan beberapa pengurus, tetapi bukan pengurus penting dan hanya dengar-dengar saja langsung dijadikan alasan untuk membekukan PSSI Sumsel.
Kasus serupa juga terjadi di beberapa wilayah dan klub-klub yang berseberangan juga dibekukan dengan alasan yang tidak jelas. "Saleh, kebetulan ada yang dia kenal. SK pembekuan sudah dikeluarkan, tetapi yang jelas, selama ini roda sepak bola Indonesia dijalankan KPSI, bukan PSSI," ujarnya.
Melihat tindakan yang membahayakan dari PSSI itu, maka PSSI Sumsel memilih untuk mendukung kongres luar biasa dari KPSI. KLB bagi PSSI Sumsel sudah menjadi harga mati. "KLB adalah harga mati," ujar Sekum Pengprov PSSI Sumatera Selatan, Augie Bunyamin.
