Surat
bertandatangan wakil ketua Satgas Pelaksana Normalisasi PSSI, Noor Aman,
menimbulkan polemik. Surat ajakan rapat kepada Komite Eksekutif PSSI
itu dinilai tidak tepat.
Sebuah surat dengan kop surat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) beredar tanpa nomor surat dan tanpa tembusan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo.
Isinya mengajak ketua umum dan wakil ketua umum PSSI, anggota Komite Eksekutif serta sekretaris jenderal PSSI untuk mengadakan rapat membahas persiapan pelaksanaan Kongres PSSI 17 Maret 2013.
Anggota Komisi X DPR RI, Djamal Azis, menilai kegiatan tersebut sudah tidak diperlukan lagi karena persiapan Kongres sudah matang.
“Karena dia (Satgas) sudah mendapat SK dari Menpora, silakan saja. Tetapi kalau dia mendapat SK dari Menpora, setiap suratnya harus ditembuskan kepada Menpora. Nomornya saja tidak ada, tanyakan kepada Menpora apakah betul ada perintah dari Menpora?” kata Djamal.
Menpora sudah mengumumkan bahwa Kongres Luar Biasa PSSI 2013 digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (17/3/13). Sebanyak 100 pemilik suara sudah diverifikasi dan disahkan oleh tim verifikasi.
“Untuk apa Kongres dibahas? Semuanya sudah jelas, dari FIFA ke AFC. Agendanya menyatukan liga, merevisi Statuta, menggelar Kongres dengan voters Solo, penetapan waktu,” ia menambahkan.
Djamal sendiri tidak terlalu mempermasalahkan legalitas surat undangan tersebut, namun ia menilai Satgas sebenarnya tak perlu mengeluarkan agenda tersebut.
“Semua pihak menganggap Kongres PSSI adalah hal yang seksi. Jadi semua orang ingin ikut ambil bagian,” katanya.
“Tidak ada yang dilanggar. Cuma Satgas agak genit. Ingin berinisiatif, tapi tidak jelas. Karena sebenarnya semuanya sudah jelas. Tempat, lokasi, sudah ditetapkan. Voters sudah diverifikasi. Kalau sudah, ya sudah. Biarkan Kongres berjalan,” katanya.
Sementara itu, Menpora Roy Suryo mengaku tak tahu menahu soal tersebut. Meski tak mempermasalahkan perihal undangan, Roy Suryo menilai Satgas seharusnya tidak mengatasnamakan Kemenpora.
“Saya akan tanyakan kepada Ketua Satgas terlebih dahulu kenapa bisa terjadi seperti ini. Tapi memang, seharusnya Satgas itu secara de jure, secara hukum punya kop sendiri. Tapi kalau isinya tidak salah secara prinsip, bisa dipertimbangkan,” katanya.
Sementara itu, sekretaris jenderal PSSI, Hadiyandra, mengaku belum menerima surat tersebut. “Saya sendiri masih di luar kota,” katanya. [fs]
Sebuah surat dengan kop surat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) beredar tanpa nomor surat dan tanpa tembusan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo.
Isinya mengajak ketua umum dan wakil ketua umum PSSI, anggota Komite Eksekutif serta sekretaris jenderal PSSI untuk mengadakan rapat membahas persiapan pelaksanaan Kongres PSSI 17 Maret 2013.
Anggota Komisi X DPR RI, Djamal Azis, menilai kegiatan tersebut sudah tidak diperlukan lagi karena persiapan Kongres sudah matang.
“Karena dia (Satgas) sudah mendapat SK dari Menpora, silakan saja. Tetapi kalau dia mendapat SK dari Menpora, setiap suratnya harus ditembuskan kepada Menpora. Nomornya saja tidak ada, tanyakan kepada Menpora apakah betul ada perintah dari Menpora?” kata Djamal.
Menpora sudah mengumumkan bahwa Kongres Luar Biasa PSSI 2013 digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (17/3/13). Sebanyak 100 pemilik suara sudah diverifikasi dan disahkan oleh tim verifikasi.
“Untuk apa Kongres dibahas? Semuanya sudah jelas, dari FIFA ke AFC. Agendanya menyatukan liga, merevisi Statuta, menggelar Kongres dengan voters Solo, penetapan waktu,” ia menambahkan.
Djamal sendiri tidak terlalu mempermasalahkan legalitas surat undangan tersebut, namun ia menilai Satgas sebenarnya tak perlu mengeluarkan agenda tersebut.
“Semua pihak menganggap Kongres PSSI adalah hal yang seksi. Jadi semua orang ingin ikut ambil bagian,” katanya.
“Tidak ada yang dilanggar. Cuma Satgas agak genit. Ingin berinisiatif, tapi tidak jelas. Karena sebenarnya semuanya sudah jelas. Tempat, lokasi, sudah ditetapkan. Voters sudah diverifikasi. Kalau sudah, ya sudah. Biarkan Kongres berjalan,” katanya.
Sementara itu, Menpora Roy Suryo mengaku tak tahu menahu soal tersebut. Meski tak mempermasalahkan perihal undangan, Roy Suryo menilai Satgas seharusnya tidak mengatasnamakan Kemenpora.
“Saya akan tanyakan kepada Ketua Satgas terlebih dahulu kenapa bisa terjadi seperti ini. Tapi memang, seharusnya Satgas itu secara de jure, secara hukum punya kop sendiri. Tapi kalau isinya tidak salah secara prinsip, bisa dipertimbangkan,” katanya.
Sementara itu, sekretaris jenderal PSSI, Hadiyandra, mengaku belum menerima surat tersebut. “Saya sendiri masih di luar kota,” katanya. [fs]
