Kondisi persepakbolaan Indonesia masih dinaungi
konflik dualisme kepengurusan PSSI maupun kompetisi. Bahkan konflik
tersebut akan masih berkepanjangan mengingat kubu KPSI melalui PT LI
akan memulai kompetisi musim 2013 pada bulan Januari mendatang.
Sementara kompetisi dibawah PSSI bentukan PT LPIS baru akan
menggulirkannya pada Maret 2013.
Hal ini kembali mengundang perhatian dari Walikota Solo Hadi Rudyatmo
yang juga mantan anggota Komite Normalisasi saat KLB PSSI di Solo. Pria
yang akrab disapa Rudy ini menilai, baik PT LPIS maupun PT LI
seharusnya menahan dulu ego untuk menggulirkan masing-masing kompetisi
sebelum ada titik temu solusi kisruh di PSSI. Bahkan Rudy belum lama ini
bertemu dengan CEO PT LI Joko Driyono dan menyampaikan masukan terkait
kompetisi profesional sepakbola Indonesia.
“Kemarin sudah saya sampaikan pada Joko Driyono alangkah baiknya
kompetisi digelar setelah persoalan PSSI selesai, baik itu PT LI maupun
LPIS,” kata Rudy saat ditemui di GOR Manahan, Sabtu (29/12) pagi.
Rudy menegaskan, dirinya berjanji ikut menyelesaikan konflik di
Persis Solo. Kasus dualisme Persis Solo selama ini, akan segera
disatukannya dengan catatan ada solusi dan kesepakatan di tubuh PSSI
sebagai induk organisasi sepakbola tertinggi. “Karena tanpa
menyelesaikan persoalan di tubuh PSSI, kompetisi saya jamin tidak akan
nyaman. Kalau saya sanggup-sanggup saja menyatukan Persis Solo. Tapi
syaratnya harus ada kejelasan solusi konflik PSSI,”
“Tanggal 10 Januari besok AFC mau ke Indonesia untuk menyelesaikan
konflik. Itu yang kita tunggu dan sekaligus ada sinyal digelarnya KLB.
Ya itu dilakukan dulu, dengan menata pengurus dan kompetisi,” lanjut
Rudy.
Ditambahkan, apabila kedatangan dari perwakilan AFC tidak juga
sanggup menyelesaikan permasalahan sepakbola Indonesia, alangkah baiknya
kedua pihak, baik PSSI dan KPSI dibubarkan, dalam hal ini pemerintah
harus mengambil alih. Dirinya tidak berharap ada sanksi bagi PSSI oleh
FIFA atas campur tangan pemerintah, namun lebih kepada demi kepentingan
bangsa dan negara.
“Kalau konflik memang tidak bisa diselesaikan oleh AFC, ya lebih baik
dibubarkan saja dua-duanya (PSSI dan KPSI). Task Force dan Kemenpora
(pemerintah) membentuk panitia Screening Committee dan Organizing Committee
untuk menggelar KLB. Jika perlu Komite Normalisasi oleh Pak Agum
Gumelar turun lagi. Setelah pertemuan dengan AFC besok, Task Force harus
memberi deadline yang jelas, kapan dilakukan KLB. Solo kapanpun siap
jika diminta kembali jadi rujukan tuan rumah KLB,” pungkasnya.(fP)
