PSSI pimpinan Djohar Arifin Husin tegas menyatakan ISL besutan PT LI ilegal. Sikap BOPI? Ironis, payung olahraga profesional Indonesia itu malah terbelah.
Seperti terlansir di situs resmi PSSI, disebutkan bila Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dalam suratnya bernomor 015/BOPI/XI/2011 tentang Olahraga Sepakbola Profesional menolak memberikan restu bagi terselenggara kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2011/2012 yang diprakasai PT Liga Indonesia (LI).
Dalam surat yang diteken Ketua BOPI Irjen Pol (Purn) Gordon Mogot dan dikirim ke Mabes Polri, BOPI merekomendasikan pihak Polri agar hanya memberi izin bagi pertandingan yang dikelola PT Liga Prima Indonesia Sportindo (LPIS).
Sampai di situ, sikap BOPI dan PSSI sejalan. Artinya, ke depan cuma Indonesia Premier League (IPL) sebagai kompetisi sepakbola profesional yang sah dan layak didukung, termasuk dari pihak Polri. Di luar IPL adalah ilegal.
Yang janggal adalah sikap di internal BOPI. Atas rencana PT Li menggulirkan ISL, BOPI terbelah. Sang ketua sudah teken surat pernyataan menolak, tapi Ketua Harian BOPI Haryo Yuniarto malah menyatakan kebalikannya.
Menurut Haryo, tidak ada dasar BOPI menolak penyelenggaraan kompetisi ISL 2011/2012. Haryo bahkan menegaskan pihaknya tidak akan tebang pilih alias tidak memihak kubu manapun yang sedang bertikai dalam urusan menggelar kompetisi sepakbola profesional di Tanah Air.
"Dalam Undang-Undang (UU) Sistem Keolahragaan Nasional (Siskornas) Nomor 3 Tahun 2005 sudah dijelaskan kalau BOPI bertanggung jawab mengawasi segala hal terkait izin kegiatan kemasyarakatan dalam keolahragaan profesional," kata Haryo.
Untuk itu, lanjut Haryo, sudah sepantasnya BOPI tidak membeda-bedakan dalam memberikan izin dan pengawasan terhadap kompetisi sepakbola profesional di Tanah Air.
Selain itu, Haryo pun menegaskan pihaknya tidak akan mempersulit bila PT LI selaku pengelola ISL mengajukan permohonan izin untuk menggelar hajatnya.
"BOPI akan bersikap sportif kalau memang kompetisi sudah memenuhi syarat profesional seperti yang ada dalam UU Siskornas. Terpenting adalah komunikasi antara PT LI dan PSSI," ungkap Haryo.
"Jika mereka sudah sampaikan, tapi PSSI tidak memberi respon, BOPI tetap akan memberikan izin. Artinya, situasi ini bisa saja sama seperti terjadi sebelumnya saat bergulirnya LPI," pungkas Haryo.
