Gonjang-ganjing kisruh sepak bola Indonesia semakin memanas. Merespon hal itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), berencana akan mengundang Ketua Umum PSSI Nurdin Halid, untuk menjelaskan program kerja dan keuangan PSSI.
Anggota komisi 10 DPR, Utut Adianto mengatakan, “Dalam waktu dekat, DPR akan mengundang Nurdin Halid terkait program kerja yang sudah, sedang dan akan dilakukan serta meminta keterbukaan mengenai keuangan PSSI,” katanya dalam diskusi bertajuk Selamatkan Sepak Bola Indonesia, di kantor Indonesia Corruption Watch, Kalibata, Jakarta, Rabu (17/6).
DPR sendiri rencananya baru akan memanggil Nurdin paling cepat pada April mendatang, karena menunggu hasil Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) sekaligus reses DPR yang berakhir April nanti.
Grandmaster Catur itu juga menjelaskan, sebaiknya kita tidak asal menuntut mundur Nurdin di tengah jalan. Karena jika kita melakukan itu, cabang olahraga yang lain akan meniru dan seenaknya menuntut mundur ketuanya dengan dalih kering prestasi. “Kalau ada yang tidak benar kita gembosi di tengah jalan, nanti yang lain akan mengikuti,” ungkapnya.
“Cara terbaik adalah memberikan rekomendasi yang tajam dan menggigit menyoal perbaikan sepak bola negeri ini. Biar tidak seenaknya, tetap sesuai jalurnya dan berlandaskan fundamental,” ujarnya.
Lebih lanjut Utut mengungkapkan, “Kita semua setuju bahwa Nurdin bukan orang yang tepat mengurus PSSI, tapi tidak dengan cara seperti itu. Hal itu tidak sportif dan jauh dari kepatutan. Cara paling fair adalah memberikan kritikan dan biar pencinta sepak bola negeri ini yang akan menentukan,” jelasnya.
Berbeda dengan Utut, Anggota Save Our Soccer, Isfahani Ivan mengatakan, “Selama ini pemerintah kurang tegas. Kita harus segera meminta Nurdin Halid mundur dengan cara intervensi dan merekomendasikan KLB,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ivan meminta DPR untuk segera memanggil Nurdin Halid dkk. untuk menjelaskan program kerja dan buka-bukaan terkait keuangan. “Selama ini kita tidak tahu PSSI dapat dana dari mana dan larinya ke mana,” pungkasnya.
