
PSSI
Djohar berkirim surat ke Federasi Sepakbola Malaysia (FAM). Isinya,
beberkan klub-klub Indonesia Super League (ISL) dan Divisi Utama (DU) di
bawah payung PT Liga Indonesia (LI) adalah ilegal. Alasannya, mereka
sudah diganjar sanksi yang diputuskan dalam Kongres PSSI di
Palangkaraya, 18 Maret 2012.
Tentu, surat yang dikirim pada 5
Oktober 2012 dan ditandatangani Sekjen PSSI Halim Mahfudz itu bikin
situasi sepakbola Indonesia makin kisruh. Sebab, sebelumnya, sesuai nota
kesepahaman (MoU) PSSI yang dipertegas pada rapat II Joint Committee
(JC) PSSI, keberadaan ISL yang jadi agenda kompetisi PSSI La Nyalla
Mattalitti sudah diakui.
Usut punya usut, ternyata dasar surat
PSSI Djohar ke FAM itu tidak jelas. AFC selaku fasilitator rapat II JC
PSSI tidak mengakui Kongres PSSI Djohar di Palangkaraya pada 18 Maret
2012 meski kongres itu disebut Djohar sebagai wadah jatuhkan sanksi
terhadap klub-klub ISL dan DU.
"Saat Catur Agus Saptono,
perwakilan PSSI Djohar dalam JC PSSI, menjelaskan tentang Kongres PSSI
di Palangkaraya, pimpinan rapat yang diduduki Wakil Presiden AFC HRH
Prince Abdullah Ibni Sultan Ahmad Shah, Sekjen AFC Alex Soosay, dan
Ketua Komite Anggota Asosiasi serta Hubungan Internasional AFC James
Johnson menyatakan Kongres PSSI itu tidak sah," beber Hinca Pandjaitan,
perwakilan PSSI La Nyalla dalam JC PSSI.
Kini, makin jelas
mengapa AFC lewat Soosay yang mengetahui surat PSSI Djohar ke FAM
berniat mengivestigasi lebih lanjut soal surat itu. Bukan saja karena
mencederai MoU PSSI dan hasil rapat II JC PSSI, tapi juga karena
pelekatan status ilegal bagi klub-klub ISL dan DU tak berdasar. Sebab,
Kongres PSSI di Palangkaraya yang jadi wadah mengganjar klub-klub ISL
dan DU dengan sanksi itu ternyata tidak sah.
"Saya dan 3 perwakilan lain PSSI La Nyalla ada di ruang rapat itu. Dan, itulah kebenarannya," tegas Hinca.