Hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada Kongres PSSI 20 Mei lalu.
"Kami minta dimajukan karena agar ada kesempatan untuk menyelesaikan dinamika yang kemungkinan akan terjadi di dalam kongres nanti. Jadi jika ada perpanjangan kongres, kita masih ada waktu, dan tidak melanggar aturan," ungkap Sekum pengprov Nusa Tenggara Timur (NTT) Lambertus Tukan saat jumpa pers di Bloeming Cafe, FX Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
Apa yang diminta Lambertus itu didasari situasi yang terjadi saat kongres 20 Mei lalu, dimana terjadi dinamika yang tidak memiliki penyelesaian hingga membuat kongres akhirnya deadlock. Ketika itu, Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar langsung menutup kongres saat para peserta masih meminta keterangan.
"Kita semua menghendaki kongres berjalan dengan baik, berjalan dengan normal. Ruang yang lebih panjang dapat digunakan untuk diskusi sehingga bisa menyelesaikan persoalan. Kalau ternyata nanti 30 Juni bisa belum selesai, maka kita bisa otomatis kena sanksi. Kami tidak menginginkan itu. Kami minta ke Komite Normalisasi karena memang tugas mereka adalah menormalkan keadaan, jadi sebaiknya jangan menakut-nakuti," katanya.
Sebelumnya, Agum telah memutuskan Kongres PSSI akan digelar pada 30 Juni mendatang di Solo, pemilihan tanggal tersebut menurut dia, karena pihaknya memerlukan waktu cukup untuk mematangkan persiapan kongres.
About 12paz
