Pemerintah akhirnya buka suara soal kongres PSSI yang "terbengkalai" Jumat lalu (20/5). Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng mengatakan, pemerintah kini berusaha mencari solusi terbaik dari opsi-opsi yang ada.
Menurut Andi, saat ini pemerintah menjalin komunikasi dengan semua pihak. Antara lain, komite normalisasi (KN), KONI/KOI, dan Kelompok 78. "Saya sudah bicara dengan Pak Agum Gumelar (ketua KN, Red) dan Bu Rita Subowo (ketua KONI/KOI, Red) serta berkomunikasi dengan Dubes di Swiss, FIFA, dan lainnya," tutur Andi tadi malam.
"Tujuan kami saat ini adalah jangan sampai ada sanksi dari FIFA. Tapi, saya belum bisa katakan opsi-opsi apa saja yang kini disiapkan. Semua masih terus kami kaji," lanjutnya.
Salah satu hal yang saat ini dipikirkan, tambah mantan juru bicara kepresidenan tersebut, apakah mungkin PSSI menghelat kongres lagi secepatnya untuk melanjutkan kongres yang terhenti Jumat lalu. "Tapi, sebelum kongres, terlebih dulu perlu ada kesepakatan tertentu yang bisa diterima semua pihak dan tentu juga FIFA. Kalau tidak, pasti deadlock lagi," beber Andi.
Agar ketegangan di antara pihak-pihak terkait yang sampai saat ini masih ada segera mencair, pemerintah juga berencana mempertemukan mereka di satu meja. "Pemerintah sebenarnya tidak mau campur tangan. Tapi, dalam situasi begitu, kami harus ambil inisiatif," ungkap Andi.
Menteri dari Makassar itu menyatakan bahwa pemerintah sebenarnya sudah turun tangan dengan memberikan jalan agar reformasi PSSI bisa berjalan. Sayang, setelah jalan terbuka, yang ditandai dengan turunnya Nurdin Halid dari jabatan ketua umum PSSI, situasi malah makin runyam karena banyak kepentingan yang sulit dipertemukan.
Menpora juga menampik anggapan beberapa pihak bahwa pemerintah lambat dalam menyikapi kemelut di PSSI sehingga saat ini kondisinya kian ruwet. "Sebenarnya, pemerintah sudah turun tangan. Tapi, soal memilih, pemerintah tentu tidak mau campur tangan. Yang pasti, FIFA juga harus mengerti kondisi di Indonesia. Kondisi yang terjadi saat ini adalah produk persoalan panjang yang terjadi selama ini di PSSI. Pemerintah tidak terlambat. Pada titik-titik tertentu, pemerintah berada di depan," paparnya.
Bagaimana jika segala upaya sudah dilakukan, tapi FIFA tetap menjatuhkan sanksi untuk PSSI? "Kami lihat dulu sanksinya dan alasannya. Setelah itu, kami ambil langkah-langkah. Tapi, ada atau tidaknya sanksi, nanti harus tetap ada pemilihan pengurus PSSI. Pun, itu dilakukan lewat kongres yang pesertanya orang-orang tersebut. Jadi, sangat diperlukan langkah-langkah kompromi demi kepentingan bersama. Kalau semua masih ingin menang dan bersikeras dengan kepentingan masing-masing, yang pasti tidak bisa," jelas dia.
Ketua KN Agum Gumelar menyatakan, meski harapannya tipis, KN tetap berupaya melobi FIFA agar tidak ada sanksi untuk PSSI. Akhir Mei nanti, Agum akan terbang ke markas FIFA untuk menghadiri kongres FIFA yang dihelat pada 1 Juni. "Saya akan melobi untuk bisa bertemu langsung dengan Presiden FIFA Sepp Blatter dan melaporkan apa yang terjadi di kongres lalu. Saya akan upayakan bertemu dengan presiden FIFA meski cuma 30 menit. Kami akan berjuang agar Indonesia tidak dikenai sanksi," ucap Agum.
Kalaupun ada sanksi, mantan Ketum PSSI dan Ketum KONI itu berharap hukuman tidak terlalu berat. "Kalau ada sanksi, jangan sampai itu ditetapkan di kongres FIFA. Cukup di level exco sehingga tidak dibutuhkan waktu lama untuk dicabut. Kalau sanksi diputuskan dalam kongres, itu hanya bisa dicabut dalam kongres berikutnya. Yaitu, satu tahun lagi," beber Agum.
Menurut Agum, FIFA selalu memonitor semua yang terjadi. Karena itu, terang dia, upaya tersebut juga bergantung semua pihak di tanah air. "Mari kita hentikan caci maki. Jangan bikin statement yang bisa mengeruhkan suasana. Saya bersedia berkomunikasi dengan semua pihak. Termasuk, mereka yang kemarin mencaci maki saya. Saya bersedia datang ke tempat mereka," ungkap Agum. (ali/c11/nw)
Menurut Andi, saat ini pemerintah menjalin komunikasi dengan semua pihak. Antara lain, komite normalisasi (KN), KONI/KOI, dan Kelompok 78. "Saya sudah bicara dengan Pak Agum Gumelar (ketua KN, Red) dan Bu Rita Subowo (ketua KONI/KOI, Red) serta berkomunikasi dengan Dubes di Swiss, FIFA, dan lainnya," tutur Andi tadi malam.
"Tujuan kami saat ini adalah jangan sampai ada sanksi dari FIFA. Tapi, saya belum bisa katakan opsi-opsi apa saja yang kini disiapkan. Semua masih terus kami kaji," lanjutnya.
Salah satu hal yang saat ini dipikirkan, tambah mantan juru bicara kepresidenan tersebut, apakah mungkin PSSI menghelat kongres lagi secepatnya untuk melanjutkan kongres yang terhenti Jumat lalu. "Tapi, sebelum kongres, terlebih dulu perlu ada kesepakatan tertentu yang bisa diterima semua pihak dan tentu juga FIFA. Kalau tidak, pasti deadlock lagi," beber Andi.
Agar ketegangan di antara pihak-pihak terkait yang sampai saat ini masih ada segera mencair, pemerintah juga berencana mempertemukan mereka di satu meja. "Pemerintah sebenarnya tidak mau campur tangan. Tapi, dalam situasi begitu, kami harus ambil inisiatif," ungkap Andi.
Menteri dari Makassar itu menyatakan bahwa pemerintah sebenarnya sudah turun tangan dengan memberikan jalan agar reformasi PSSI bisa berjalan. Sayang, setelah jalan terbuka, yang ditandai dengan turunnya Nurdin Halid dari jabatan ketua umum PSSI, situasi malah makin runyam karena banyak kepentingan yang sulit dipertemukan.
Menpora juga menampik anggapan beberapa pihak bahwa pemerintah lambat dalam menyikapi kemelut di PSSI sehingga saat ini kondisinya kian ruwet. "Sebenarnya, pemerintah sudah turun tangan. Tapi, soal memilih, pemerintah tentu tidak mau campur tangan. Yang pasti, FIFA juga harus mengerti kondisi di Indonesia. Kondisi yang terjadi saat ini adalah produk persoalan panjang yang terjadi selama ini di PSSI. Pemerintah tidak terlambat. Pada titik-titik tertentu, pemerintah berada di depan," paparnya.
Bagaimana jika segala upaya sudah dilakukan, tapi FIFA tetap menjatuhkan sanksi untuk PSSI? "Kami lihat dulu sanksinya dan alasannya. Setelah itu, kami ambil langkah-langkah. Tapi, ada atau tidaknya sanksi, nanti harus tetap ada pemilihan pengurus PSSI. Pun, itu dilakukan lewat kongres yang pesertanya orang-orang tersebut. Jadi, sangat diperlukan langkah-langkah kompromi demi kepentingan bersama. Kalau semua masih ingin menang dan bersikeras dengan kepentingan masing-masing, yang pasti tidak bisa," jelas dia.
Ketua KN Agum Gumelar menyatakan, meski harapannya tipis, KN tetap berupaya melobi FIFA agar tidak ada sanksi untuk PSSI. Akhir Mei nanti, Agum akan terbang ke markas FIFA untuk menghadiri kongres FIFA yang dihelat pada 1 Juni. "Saya akan melobi untuk bisa bertemu langsung dengan Presiden FIFA Sepp Blatter dan melaporkan apa yang terjadi di kongres lalu. Saya akan upayakan bertemu dengan presiden FIFA meski cuma 30 menit. Kami akan berjuang agar Indonesia tidak dikenai sanksi," ucap Agum.
Kalaupun ada sanksi, mantan Ketum PSSI dan Ketum KONI itu berharap hukuman tidak terlalu berat. "Kalau ada sanksi, jangan sampai itu ditetapkan di kongres FIFA. Cukup di level exco sehingga tidak dibutuhkan waktu lama untuk dicabut. Kalau sanksi diputuskan dalam kongres, itu hanya bisa dicabut dalam kongres berikutnya. Yaitu, satu tahun lagi," beber Agum.
Menurut Agum, FIFA selalu memonitor semua yang terjadi. Karena itu, terang dia, upaya tersebut juga bergantung semua pihak di tanah air. "Mari kita hentikan caci maki. Jangan bikin statement yang bisa mengeruhkan suasana. Saya bersedia berkomunikasi dengan semua pihak. Termasuk, mereka yang kemarin mencaci maki saya. Saya bersedia datang ke tempat mereka," ungkap Agum. (ali/c11/nw)
