Hal ini disampaikan Ketua Bidang Organisasi PSSI Ibnu Munzir kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat (14/1/2010), sambil menunjukkan fotokopi surat kepada wartawan. Namun sayangnya, Ibnu yang terburu-buru dengan alasan mengejar waktu ke Bandara Soekarno-Hatta menolak meninggalkan salinan atau fotokopi surat FIFA yang ditunjukkannya itu kepada moderator diskusi yang memintanya.
"Saya tak bisa memberikannya kepada Anda sekarang. Kalau mau, silakan langsung diminta dari Sekjen kami," katanya. Dalam paparannya, Ibnu mengatakan surat dari Sekjend FIFA ini mengharuskan PSSI mengambil langkah terkait munculnya LPI. Bahkan, Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan PSSI diperkenankan menjatuhkan sanksi bagi pemain yang terlibat di dalam LPI sesuai aturan yang berlaku.
"Kalau PSSI enggak ambil langkah, maka PSSI akan dihukum, timnas enggak akan diberi izin untuk membawa timnas berlaga di laga-laga internasional," tambahnya. Menurut Ibnu, politik sepakbola memang khas Indonesia. Namun, sepakbola memiliki aturannya sendiri yang mengacu pada aturan internasional dari FIFA. PSSI sendiri sudah melalui proses penyusunan aturan bersama FIFA hingga dua tahun hingga statutanya disetujui pada kongres lalu.
Oleh karena itu, lanjutnya, penyelenggaraan kompetisi sepakbola yang resmi harus sepengetahuan PSSI dan FIFA. Ibnu melihat LPI muncul yang muncul di bawah koordinasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) ini berada di luar aturan itu. Padahal seharusnya, kompetisi sepakbola apapun harus mendapat persetujuan PSSI, apalagi jika pemain-pemainnya akan menjadi sumber rekrutmen Timnas.
Hingga akhirnya, PSSI menilai LPI hanyalah liga hiburan dan bukan liga profesional. "Jadi dalam konteks PSSI-nya ya tidak sah," tandasnya. Namun demikian, menurutnya, kisruh ini merupakan gambaran harapan terhadap persepakbolaan Indonesia. Hanya saja, lanjutnya, persoalan ini hendaknya tidak sampai mengganggu proses pembinaan persepakbolaan yang tengah berjalan.
About 12paz
